BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Rabu | 07 Februari 2018 | 10:50 10:50:59 WIB

HUKUM

MK Klarifikasi Pemberhentian Staf Pengkritik Arief Hidayat

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
MK Klarifikasi Pemberhentian Staf Pengkritik Arief Hidayat
BERITANUSANTARA.com,- Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan klarifikasi perihal pemberhentian stafnya, Abdul Ghoffar Husnan yang mengkritik dan melaporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik.

Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan bahwa Abdul Ghoffar masih berstatus sebagai staf MK dan hanya dipindahtugaskan untuk sementara selama proses pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa.

"Ada yang mengatakan diberhentikan sebagai PNS, kami klarifikasi sampai sekarang Abdul masih berstatus sebagai PNS di MK," kata Fajar di Gedung MK, kemarin.


Lihat juga: Staf Pengkritik Hakim MK Arief Hidayat Diberhentikan
Ghoffar juga masih berstatus sebagai peneliti MK. Namun, tugasnya berubah dari peneliti yang melekat kepada hakim menjadi peneliti di Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK.

"Itu supaya memeriksa proses pemeriksaannya dengan lancar," ujar Fajar.

Ghoffar dipanggil Sekjen MK setelah menulis artikel opini berjudul Ketua Tanpa Marwah, di sebuah surat kabar nasional yang dimuat 25 Januari lalu.

Dalam tulisan itu, Ghoffar mengkritik Ketua MK Arief Hidayat yang sudah melakukan dua pelanggaran etik namun tak juga meletakkan jabatannya.

Fajar mengungkapkan sebenarnya pimpinan MK tidak mempersoalkan tulisan Ghoffar tersebut.

Yang menjadi persoalan adalah rencana Ghoffar melaporkan Ketua MK ke Dewan Etik terkait tanggapan ketua MK terhadap tulisan tersebut.

Lihat juga: Mahfud MD soal Ketua MK: Tak Ada Keharusan Mundur
Mengetahui rencana pelaporan tersebut, kata Fajar, Sekretaris Jenderal MK langsung memanggil Ghoffar untuk dimintai klarifikasi.

Sekjen MK kemudian meminta Ghoffar untuk membatalkan rencana melaporkan Arief ke Dewan Etik. Alasannya, pelaporan tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kinerja MK.

Fajar menuturkan Ghoffar justru langsung membuat laporan kepada Dewan Etik tak lama setelah pertemuan dengan Sekjen MK.

Atas langkah Abdul tersebut, Sekjen MK melakukan identifikasi apakah yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak.

"Ditemukan beberapa ketentuan yang dapat didugakan kepada Abdul, terkait disiplin PNS, pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagai PNS melaksanakan tugas kedinasan salah satunya perintah atasan" tutur Fajar.

Lihat juga: Ketua MK Dijatuhi Sanksi Teguran Lisan Terkait Isu Lobi DPR
Sekjen MK lalu membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Abdul. Pemeriksaan direncanakan dilakukan pekan depan.

"Kalau terbukti (melakukan pelanggaran) akan dikenakan sanksi," ujar Fajar.

Desakan Mundur Ketua MK

Fajar melanjutkan, MK juga akan meneruskan langsung hasil dialog bersama Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK kepada Ketua MK.

Dialog ini membahas soal desakan agar Arief mengundurkan diri.

"Kami berjanji akan meneruskan langsung kepada Arief Hidayat," ucap Fajar.

Koalisi Masyarakat Sipil berpendapat Arief telah melanggar empat prinsip yakni prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas dan kepantasan dan kesopanan

Terkait itu, Fajar menyebut hal tersebut sepenuhnya kewenangan Dewan Etik. MK akan menghormati apapun keputusan yang diambil Dewan Etik.
News Update
  • Maju Pilgub Jateng, Sudirman Said Minta Anies Jadi Jurkam

    POLITIK | 21 Februari 2018 | 11:24 WIBCalon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyambangi Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/2) siang untuk bertemu Gubernur Anies Baswedan. Pada kesempatan itu, Sudirman yang pernah menjabat ketua tim
  • Rizieq Shihab: Saya Ingin Pulang

    NASIONAL | 21 Februari 2018 | 11:21 WIBTokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku ingin segera pulang ke Indonesia karena dia merasa prihatin dengan kondisi negara yang menurutnya sedang kacau. Apalagi, sejak kepergiannya ke
  • Fahri Hamzah Tuding Nazaruddin Bersekongkol dengan KPK

    HUKUM | 20 Februari 2018 | 11:10 WIBWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menuding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin bersekongkol dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Hal ini disampaikan Fahri
  • Ketua KPK: Belum Ada Nama SBY dalam Kasus Korupsi e-KTP

    NASIONAL | 09 Februari 2018 | 17:35 WIB Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus dugaan proyek pengadaan e-KTP. Menurutnya,