BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Rabu | 11 April 2018 | 08:09:04 WIB

OTOMOTIVE

Polisi Harus Tindak Tegas Motor Choper Jokowi yang Diduga Langgar 5 Pasal UU Lalu Lintas

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Polisi Harus Tindak Tegas Motor Choper Jokowi yang Diduga Langgar 5 Pasal UU Lalu Lintas
BERITANUSANTARA.com,- Touring Jokowi dengan motor modifikasi bergaya chopper mendapat perhatian dan hangat diperbincangkan warganet. Selain banyak yang memuji gaya presiden yang gaul, banyak juga yang menyoroti sisi negatifnya, khususnya soal ketertiban dalam berkendara di jalan raya.

Seperti diketahui, Joko Widodo membawa motor modifikasi miliknya seharga Rp 140 juta Royal Enfield Bullet 350 cc bergaya chopper bersama rombongan bikers touring di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/4/2018).

Warganet menilai banyak hal yang bertentangan dengan UU Lalu Lintas No.2 Tahun 2019 saat Jokowi mengendarai sepeda motor modifikasinya tersebut. Salah satu gambar yang beredar adalah hitungan pelanggaran berbagai pasal UU Lalu Lintas dan hitungan jumlah dendanya.

Pertama, lampu tidak menyala. Ini melanggar Pasal 293 ayat 2: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Kedua, Helem tidak standar SNI. Pasal 291 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketiga, Spion tidak fungsional. Pasal 285 ayat 1 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Keempat, Knalpot tidak standar. Pasal 285 ayat 1 menegaskan denda Rp250.000,00. Dan terakhir, Spatbor tidak ada. Pasal 285 ayat 2 menyebutkan sepeda Motor Tanpa Spatbor, Didenda Rp 500.000.

Jika ditotal, maka Presiden Jokowi dapat dikenakan denda Rp1.350.000. Tapi ini tentu bukan soal jumlah denda, namun soal teladan yang mestinya ditunjukkan oleh seorang kepala negara. Sayangnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Polri soal dugaan pelanggaran ini. (im)
Komentar ...
News Update