BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Senin | 12 Februari 2018 | 06:12:35 WIB

NASIONAL

DPR Minta Kepada Pemerintah Agar Bertanggung jawab Atas Kejadian di Awal 2018

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
DPR Minta Kepada Pemerintah Agar Bertanggung jawab Atas Kejadian di Awal 2018
BERITANUSANTARA.com,- Pimpinan DPR meminta kepada Pemerntah agar segera merespon atas Perkembangan Peristiwa di awal tahun 2018:

1. Terkait terulangnya kembali kecelakaan pada proyek infrastruktur jalan dan jembatan, yaitu robohnya (double-double track) rel kereta cepat Jakarta - Bandung dan crane yang menewaskan 4 orang pekerja dan 5 orang luka-luka di Jatinegara, Jakarta Timur (4/2), Pimpinan DPR akan:
a. Meminta Pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksana proyek-proyek infrastruktur yang mengabaikan aspek keselamatan kerja (k3);
b. Meminta Komisi V dan Komisi IX memanggil Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, mengingat sejak akhir tahun lalu tercatat adanya 12 kecelakaan kerja proyek infrastruktur;
c. Meminta Kepolisian untuk menyelidiki dugaan adanya pelanggaran prosedur operasi standar dalam pengerjaan proyek dua jalur ganda tersebut;
d. Meminta Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR bersama Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4I) mengevaluasi prosedur kerja dan keselamatan pada sejumlah proyek strategis dan proyek dengan resiko tinggi lainnya;
e. Meminta PT Hutama Karya sebagai kontraktor proyek untuk bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Terkait menurunnya ekspor Indonesia ke luar negeri sebagai peringatan krisis ekonomi yang dapat terjadi sewaktu-waktu di Indonesia, mengingat indikator impor meningkat dan menurunnya penerimaan pajak, Pimpinan DPR akan meminta:
a. komisi VI memanggil Menteri Perdagangan untuk melakukan stimulus ekspor Indonesia;
b. Meminta Menteri Keuangan mempertombangkan untukĀ  memberikan insentif pajak pada pelaku ekspor dari UMKM dan industri.

3. Terkait defisitnya pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dalam kurun waktu satu bulan terakhir, dari seharusnya rata-rata 3.000 ton per hari menjadi tinggal hanya 1.500 ton, Pimpinan DPR akan:
a. Meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan pengecekan kembali kelapangan agar keterbatasn stok beras tersebut dapat segera teratasi;
b. Meminta Dinas Pangan Provinsi untuk terus memantau target produksi padi dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi petani, seperti irigasi yang buruk;
c. Meminta Kemendag dan Bulog untuk melakukan operasi pasar, guna memantau dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.

4. Terkait kasus tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Pimpinan DPR akan:
a. Meminta aparat keamanan untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas pihak yang terlibat;
b. Meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong sekolah-sekolah untuk membentuk tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan, sesuai dengan Permendikbud No 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
c. Meminta Komisi X DPR mendorong Pemerintah untuk tegas menangani kasus kekerasan yang terjadi di sekolah;
d. Meminta seluruh sekolah di Indonesia untuk memiliki SOP dalam menangani kekerasan serta membina murid-murid yang berperilaku menyimpang dan punya kecenderungan melakukan kekerasan;
e. Meminta guru, murid, orang tua, maupun lingkungan masyarakat sekitar untuk bersinergi dalam memberikan pendidikan karakter pada anak;
f. Meminta Kemendikbud memberikan pemahaman tentang karakteristik budaya lokal kepada calon-calon tenaga pengajar yang akan bertugas di daerah, mengingat kasus di daerah Sampang berkaitan dengan budaya carok.

5. Terkait terjadinya kembali kebakaran di DPR RI, salah satunya di ruang Tenaga Ahli BKSAP DPR RI (3/02) yang disebabkan oleh arus pendek listrik, mengingat kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak layak lagi, Pimpinan DPR akan:
a. Meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi dan audit konstruksi bangunan dan elektrikal DPR RI, mengingat usia bangunan sudah di atas 30 tahun;
b. Meminta Pemerintah mempercepat realisasi pembangunan gedung baru DPR RI, mengingat gedung DPR merupakan kawasan objek vital.

6. Terkait pembahasan RUU Minuman Beralkohol (Minol) yang masih belum berjalan dengan baik, Pimpinan DPR akan mendesak Pemerintah untuk hadir dalam rapat RUU Minol dan kooperatif dalam pembahasan substansi RUU tersebut, mengingat RUU Minol mendesak untuk segera dituntaskan.

7. Terkait banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sejak tahun 2004 hingga tahun 2018, terakhir dilakukannya OTT terhadap Bupati Jombang, Pimpinan DPR akan:
a. Meminta Pemerintah untuk lebih mengefektifkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi.
b. Mendesak Pemerintah untuk meminta para kepala daerah menerapkan e-governmet dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik.

8. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus bertanggung jawab atas kaburnya Koruptor besar Honggo yang membwa kabur uang negara sebesar Rp.35 Trilun. (ut)
Komentar ...
News Update