BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Kamis | 08 Februari 2018 | 10:43:08 WIB

NASIONAL

Wakil Ketua DPR: Pasal Karet Penghinaan Presiden Digunakan Oleh Rezim Penjajah yang Tak Mau Dikritik

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Wakil Ketua DPR: Pasal Karet Penghinaan Presiden Digunakan Oleh Rezim Penjajah yang Tak Mau Dikritik
BERITANUSANTARA.com,- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pemerintah yang ngotot menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Fahri mengatakan, pasal penghinaan presiden adalah pasal peninggalan Belanda yang ditujukan untuk penghinaan kepada pemimpin-pemimpin kolonial, ratu Belanda, gubernur jenderal, dan lain-lain.

"Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, melainkan di negara-negara jajahan. Jadi, kalau pasal ini hidup, sama saja Presiden menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah," kata Fahri saat dihubungi, Rabu (7/2/2018).

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas di pasal selanjutnya dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi.

Dengan adanya Pasal Karet Penghinaan Presiden, menunjukkan rezim saat ini ketakutan apabila penguasa dikritik oleh rakyatnya. (yd)
Komentar ...
News Update