BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Kamis | 07 Desember 2017 | 09:11:27 WIB

LIPUTAN KHUSUS

Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Sebut Kebangkitan Tiongkok Perlu Diwaspadai,Lalu TKA Ilegal Cina?

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Sebut Kebangkitan Tiongkok Perlu Diwaspadai,Lalu TKA Ilegal Cina?
BERITANUSANTARA.com,- Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut kemajuan Tiongkok yang pesat patut dicermati militer Indonesia saat ini. Tiongkok dinilai punya andil dalam mengubah konstelasi global.

"Dalam waktu singkat Tiongkok telah mengubah konstelasi politik global dengan kekuatan ekonominya, termasuk melalui pengembangan militernya," kata Hadi saat memaparkan visi misi di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu menilai dalam praktiknya Tiongkok saat ini bertindak ofensif dan agresif terutama dalam memenuhi ambisinya untuk menguasai Laut China Selatan. Negeri tirai bambu itu juga telah mengubah konstelasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan siap dengan tindakan militer.

"Saat ini Tiongkok telah membangun wilayah militernya di wilayah sengketa di Laut China Selatan," ujar Hadi.

Lalu Bagaimana dengan keberadaan TKA Ilegal Cina yang berdatangan ke Indonesia dan bekerja di pabrik-pabrik milik Tiongkok di Indonesia? Apakah itu bisa melanggar kedaulatan NKRI juga?

Hadi turut menyoroti ihwal potensi perang siber sebagai ancaman keamanan serius. Mantan Sekretaris Militer (Sesmil) Presiden Joko Widodo ini menuturkan, era informasi saat ini perlu dihadapi negara sebesar Indonesia.

"Dimensi cyber atau dunia maya yang dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan manusia modern tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya," tutur dia.

Hadi berpandangan, serangan siber mampu menjadi opsi yang dampaknya setara dengan senjata kinetik.   Bukti nyata, lanjut dia, konsep serangan siber mampu menghentikan program nuklir Iran.

"Hal tersebut menunjukan bahwa keamanan dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan nasional," tandas dia. (dn)
Komentar ...
News Update
  • Kritik Keras Putusan MK Perihal LGBT dan Kumpul Kebo

    FOKUS PERISTIWA | 15 Desember 2017 | 13:55 WIBPengamat Hukum Pidana, Mudzakir mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal permohonan memperluas pasal perzinahan di KUHP. Dalam permohonan tersebut menyebutkan perilaku LGBT dan kumpul kebo
  • Sandiaga Minta DWP 2017 Selesai Sebelum Sholat Subuh

    GAYAHIDUP | 15 Desember 2017 | 09:16 WIBWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 menaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya, acara
  • 12 Parpol Lolos Seleksi Administrasi KPU

    LIPUTAN KHUSUS | 15 Desember 2017 | 09:08 WIBSebanyak 12 dari 14 partai politik lolos penelitian administrasi perbaikan atas dokumen calon peserta Pemilu 2019. Selanjutnya, seluruh parpol tersebut harus mengikuti verifikasi faktual yang
  • Peluncuran OK-Otrip di Balai Kota DKI Jakarta

    GAYAHIDUP | 14 Desember 2017 | 12:08 WIBPemprov DKI Jakarta meluncurkan program layanan integrasi transportasi OK-Otrip. Layanan ini diresmikan langsung Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, di halaman pendopo Balai