BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Kamis | 07 Desember 2017 | 09:05:14 WIB

LIPUTAN KHUSUS

DPR : Pemerintah Diminta Jangan Asal Jual Aset Negara

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
DPR : Pemerintah Diminta Jangan Asal Jual Aset Negara
BERITANUSANTARA.com,- Fraksi PKS DPR menyoroti trend kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan BUMN. Antara lain menyangkut holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham, dan aset BUMN yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat luas.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mendesak Pemerintah dapat berpikir strategis soal pengelolaan BUMN. "Jangan asal jual aset BUMN terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar utang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017.

Jazuli khawatir jika aset-aset itu jatuh ke tangan investor swasta asing. Pasalnya, jika benar terjadi penjualan aset-aset BUMN, lanjut dia, generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang strategis untuk kepentingan rakyat luas.

"Kita bukan anti-asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya," tegas dia.

Jazuli menambahkan, pihaknya mengundang sejumlah pihak untuk menjelaskan hal tersebut dalam sebuah diskusi khusus. Mereka adalah Adang Daradjatun (Anggota Komisi VI), Fajar Harry Sampurno (Deputi Meneg BUMN), Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRES), Budi Gunadi Sadikin (Dirut PT Inalum) dan Arie Prabowo Ariotedjo (Dirut PT Antam).

"Diskusi ini bagian dari fasilitasi agar pemerintah dan BUMN dapat menjelaskan kepada publik, sehingga setiap kebijakan atas perusahaan pelat merah ini akuntabel dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi sampai negara dan rakyat dirugikan nantinya akibat kebijakan ini," tandas dia. (yd)
Komentar ...
News Update
  • Kritik Keras Putusan MK Perihal LGBT dan Kumpul Kebo

    FOKUS PERISTIWA | 15 Desember 2017 | 13:55 WIBPengamat Hukum Pidana, Mudzakir mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal permohonan memperluas pasal perzinahan di KUHP. Dalam permohonan tersebut menyebutkan perilaku LGBT dan kumpul kebo
  • Sandiaga Minta DWP 2017 Selesai Sebelum Sholat Subuh

    GAYAHIDUP | 15 Desember 2017 | 09:16 WIBWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 menaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya, acara
  • 12 Parpol Lolos Seleksi Administrasi KPU

    LIPUTAN KHUSUS | 15 Desember 2017 | 09:08 WIBSebanyak 12 dari 14 partai politik lolos penelitian administrasi perbaikan atas dokumen calon peserta Pemilu 2019. Selanjutnya, seluruh parpol tersebut harus mengikuti verifikasi faktual yang
  • Peluncuran OK-Otrip di Balai Kota DKI Jakarta

    GAYAHIDUP | 14 Desember 2017 | 12:08 WIBPemprov DKI Jakarta meluncurkan program layanan integrasi transportasi OK-Otrip. Layanan ini diresmikan langsung Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, di halaman pendopo Balai