BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Kamis | 09 November 2017 | 00:51:17 WIB

FOKUS PERISTIWA

Ombudsman Akan Panggil Pihak-Pihak Terkait Meikarta yang Telah Melanggar Aturan

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Ombudsman Akan Panggil Pihak-Pihak Terkait Meikarta yang Telah Melanggar Aturan
BERITANUSANTARA.com,- Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI)  menjadwalkan pemanggilan kedua kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan manajemen Lippo Group. Pemanggilan itu terkait mencari informasi perizinan mega proyek Meikarta.

"Kami akan panggil lagi pihak-pihak terkait pembangunan Meikarta," kata anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, akhir pekan lalu.

Adrianus menambahkan, pada satu bulan lalu, pihak Meikarta bersama Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat sudah pernah dipanggil. Hasilnya, kata dia, pihak Meikarta diketahui belum memiliki izin. "Kalau bulan lalu belum memiliki izin kemungkinan sekarang juga belum ada izinnya," paparnya.

Dalam pemanggilan pertama itu, kata Adrianus, pihaknya bukan melakukan mediasi, melainkan mencari informasi. Pasalnya, Ombudsman sendiri telah mendapat aduan bahwasanya pemerintah daerah  belum memberikan izin ke pihak ketiga.

"Seharusnya Meikarta kalau belum punya izin, tidak boleh memasarkan produknya. Termasuk pasang iklan dimana-mana," jelasnya.

Sejauh ini pihak Ombudsman sudah memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jawa Barat. Bukan itu saja, Adrianus juga memberi masukan kepada pemerintah daerah, harus berbuat sesuatu terkait pihak swasta yang melakukan tindakan tidak pantas di Kabupaten Bekasi.

Menurut Adrianus, pihaknya akan terus berupaya mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jawa Barat terkait izin Meikarta. Karena kata dia, pembangunan tersebut sudah menjadi pengawasan publik. "Jangan sampai sekarang tidak beri izin, besok tiba-tiba memberikan izin. Bisa kena mereka oleh hukum," ujarnya.

Untuk itu, kata Adrianus pemanggilan kedua nanti akan dilayangkan ke pihak Pemkab Bekasi, Pemprov Jawa Barat dan pihak Meikarta. Kemungkinan kata dia, agenda itu hanya untuk menanyakan kelanjutan izin pihak swasta. "Mungkin akhir bulan November 2017 ini kita panggil lagi," tuturnya.

Seperti yang diketahui, Kepala Bidang Pengendaliam Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Bekasi, Denny mengatakan, pihaknya baru mengeluarkan izin BPPT untuk pembanguna mega proyel Meikarta. Total luas lahan yang diberikan izin oleh DPM PTSP hanya seluas 84 hektar. Saat ini perizinan masih dalam proses. (yd)
Komentar ...
News Update
  • TNI AD Kembali Harumkan Indonesia di Kejuaraan AARM ASEAN

    OLAH RAGA | 25 November 2017 | 07:45 WIBJakarta - TNI Angkatan Darat (AD) kembali mengharumkan Indonesia yang ke 12 kalinya dalam ajang kejuaraan menembak di Tingkat Asean Aries Riffle meet (AARM) ke 27. Kehadiran 62 personil Kontingen
  • 17 Juta WNI Belum Punya e- KTP Akibat Kasus Korupsinya

    FOKUS PERISTIWA | 24 November 2017 | 08:10 WIBJakarta - Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 17 juta warga negara Indonesia yang belum mempunyai KTP-el. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengakui
  • Motivasi Pangkostrad Kepada Pelajar Al-Azhar

    GAYAHIDUP | 24 November 2017 | 08:03 WIBJakarta - Panglima Kostrad  Letjen TNI Edy Rahmayadi memberikan kuliah umum kepada sekitar 700 an mahasiswa dan pelajar Perguruan Islam Al Azhar yang bertema "Menyatukan Tekad untuk Bela Negara"
  • Demo Ojek Online Minta Area Khusus Menunggu Penumpang

    MEGAPOLITAN | 23 November 2017 | 08:55 WIBJakarta - Sopir Ojek Online meminta aplikator menyedikan area di sejumlah tempat strategis untuk menunggu penumpang. Hal itu guna menghindari beredarnya ojek online di pinggir jalan. "Seharusnya