BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Rabu | 13 September 2017 | 08:31:09 WIB

GAYAHIDUP

Pengalaman Mensos Dimintai Uang Muka oleh Rumah Sakit

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Pengalaman Mensos Dimintai Uang Muka oleh Rumah Sakit
BERITANUSANTARA.com,- Jakarta - Perlakuan rumah sakit yang meminta uang muka sebelum dirawat intensif tak hanya dialami bayi, Tiara Debora Simanjorang. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa pernah mengalami hal serupa ketika sopir pribadinya masuk rumah sakit.

"Saya pun mengalami hal yang sama, bahkan saya harus menyiapkan DP (down payment atau uang muka) sampai 14 hari. Di luar kebiasaan," ujar Khofifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Dia menjelaskan, sopir pribadinya masuk rumah sakit lantaran mengalami cedera kaki serius. Sopirnya itu diminta untuk menyiapkan uang muka selama 14 hari untuk bisa dirawat intensif di rumah sakit.

"Waktu itu sopir saya mengalami cedera kaki dan saya di luar kota. 14 hari kita harus kasih DP," ungkap Khofifah.
Menurut dia, perlakuan rumah sakit yang meminta uang muka ketika pasien tengah dalam kondisi darurat melanggar Undang-undang (UU). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 32 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut berbunyi:
"Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka."

Tak hanya itu, dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Bab 8 Pasal 29 Bagian C juga menyebutkan rumah sakit harus memberi pelayanan gawat darurat kepada pasien dengan kondisi kritis. Bunyi pasal tersebut:
"Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya."

Khofifah langsung menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pansus Rumah Sakit yang melahirkan beleid tentang rumah sakit. Dia membeberkan, masih ada rumah sakit yang meminta uang muka kepada pasien.

"Menyiapkan DP, tidak semua orang siap stand by cash (uang tunai)," tutur dia.

Khofifah berharap ada penegakan hukum dalam pelaksanaan UU. Dia juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) di seluruh rumah sakit.

"Law enforcement dari UU RS perlu dikawal, perlu ditegakkan, diberikan punishment kepada rumah sakit yang belum mengikuti UU tentang rumah sakit, UU Nomor 44. Kemudian mendorong kepesertaan PBIJK apakah rumah sakit swasta atau RSUD, karena ada juga RSUD yang belum menjadi mitra BPJS Kesehatan," pungkas Khofifah.(dn)
Komentar ...
News Update
  • TNI AD Kembali Harumkan Indonesia di Kejuaraan AARM ASEAN

    OLAH RAGA | 25 November 2017 | 07:45 WIBJakarta - TNI Angkatan Darat (AD) kembali mengharumkan Indonesia yang ke 12 kalinya dalam ajang kejuaraan menembak di Tingkat Asean Aries Riffle meet (AARM) ke 27. Kehadiran 62 personil Kontingen
  • 17 Juta WNI Belum Punya e- KTP Akibat Kasus Korupsinya

    FOKUS PERISTIWA | 24 November 2017 | 08:10 WIBJakarta - Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 17 juta warga negara Indonesia yang belum mempunyai KTP-el. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengakui
  • Motivasi Pangkostrad Kepada Pelajar Al-Azhar

    GAYAHIDUP | 24 November 2017 | 08:03 WIBJakarta - Panglima Kostrad  Letjen TNI Edy Rahmayadi memberikan kuliah umum kepada sekitar 700 an mahasiswa dan pelajar Perguruan Islam Al Azhar yang bertema "Menyatukan Tekad untuk Bela Negara"
  • Demo Ojek Online Minta Area Khusus Menunggu Penumpang

    MEGAPOLITAN | 23 November 2017 | 08:55 WIBJakarta - Sopir Ojek Online meminta aplikator menyedikan area di sejumlah tempat strategis untuk menunggu penumpang. Hal itu guna menghindari beredarnya ojek online di pinggir jalan. "Seharusnya