BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Sabtu | 09 September 2017 | 06:28:44 WIB

NASIONAL

Enam Hakim Agung Diadukan ke Komisi Yudisial Karena Langgar Kode Etik

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Enam Hakim Agung Diadukan ke Komisi Yudisial Karena Langgar Kode Etik
BERITANUSANTARA.com,- Jakarta - Sebanyak enam hakim agung dan dua panitera pengganti dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Mereka dilaporkan lantaran diduga melanggar kode etik karena mengadili kembali perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Laporan tersebut dibuat oleh seorang warga Jatinegara, bernama Nogo Boedi Soegiarto. Keenam hakim agung yang dilaporkan Boedi yakni; Zahrul Rabani, Ibrahim, Yakup Ginting, Is Sudaryono, HM Hary Djatmiko, dan Supandi. Sedangkan dua panitera yang dilaporkan, Ni Luh Perginasari Artitah dan Ruth Endang Lestari.

"Saya tidak mengerti, negara sudah merdeka 72 tahun, tapi ada majelis hakim memutus perkara yang sudah inkracht diadili kembali. Kok bisa," kata Boedi seperti dikutip Antara, Sabtu 9 September 2017.

Boedi merupakan ahli waris Almarhum Budi Purnama, pemilik tanah seluas 2.138 meter persegi yang berlokasi di Jalan Mayjend DI Panjaitan Jatinegara. Kasus bermula saat kepemilikan tanah tersebut disengketakan terkait kepemilikan sertifikat antara ahli waris dengan Hindartho Budiman.

Singkatnya, kubu ahli waris, dalam hal ini Boedi, memenangkan sengketa sebagaimana putusan MA No. 725/PK/Pdt/2008 tertanggal 24 Februari 2009. Kemudian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan ahli waris.

Namun, kubu Hindartho disebut tidak puas dan menggugat kembali perkara yang sama ke Pengadilan negeri Jakarta Timur. Saat itu, putusannya hingga peninjauaan kembali (PK) ditolak.

"Tanah tersebut milik Almarhum Budi Purnama, ayah saya dan keluarga saya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," beber dia.

Hindharto lantas mengajukan PK untuk kedua kalinya dan permohonannya kali ini dikabulkan oleh hakim MA. Hal tersebut, menurut Boedi merupakan rancangan sejak awal permohonan PK oleh Hindharto.

Karena itu, dirinya melaporkan para hakim agung yang mengabulkan permohanan PK yang dimohonkan oleh Hindharto Budiman ke Komisi Yudisial.

Sementara itu pengamat hukum Iqbal Daud Hutapea menjelaskan jika ada perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap namun disidangkan kembali (nebis in idem) maka Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus turun tangan.

"Patut diduga ada dugaan lain dan sekaligus dugaan pelanggaran pedoman perilaku hakim dan kode etik hakim," kata Iqbal. (yd)
Komentar ...
News Update
  • TNI AD Kembali Harumkan Indonesia di Kejuaraan AARM ASEAN

    OLAH RAGA | 25 November 2017 | 07:45 WIBJakarta - TNI Angkatan Darat (AD) kembali mengharumkan Indonesia yang ke 12 kalinya dalam ajang kejuaraan menembak di Tingkat Asean Aries Riffle meet (AARM) ke 27. Kehadiran 62 personil Kontingen
  • 17 Juta WNI Belum Punya e- KTP Akibat Kasus Korupsinya

    FOKUS PERISTIWA | 24 November 2017 | 08:10 WIBJakarta - Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 17 juta warga negara Indonesia yang belum mempunyai KTP-el. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengakui
  • Motivasi Pangkostrad Kepada Pelajar Al-Azhar

    GAYAHIDUP | 24 November 2017 | 08:03 WIBJakarta - Panglima Kostrad  Letjen TNI Edy Rahmayadi memberikan kuliah umum kepada sekitar 700 an mahasiswa dan pelajar Perguruan Islam Al Azhar yang bertema "Menyatukan Tekad untuk Bela Negara"
  • Demo Ojek Online Minta Area Khusus Menunggu Penumpang

    MEGAPOLITAN | 23 November 2017 | 08:55 WIBJakarta - Sopir Ojek Online meminta aplikator menyedikan area di sejumlah tempat strategis untuk menunggu penumpang. Hal itu guna menghindari beredarnya ojek online di pinggir jalan. "Seharusnya