BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Kamis | 13 Juli 2017 | 08:49:52 WIB

TOKOH

Yusril Ihza Mahendra Mengajak Ormas Muslim Bersatu dan Gugat Perppu 2/2017

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Yusril Ihza Mahendra Mengajak Ormas Muslim Bersatu dan Gugat Perppu 2/2017
BERITANUSANTARA.com,- Pemerintah melalui Menkopolhukam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra meminta ormas yang tidak menyetujui perppu tersebut menggunakan jalur hukum secara konstitusional menggugat perppu yang baru diterbitkan tersebut.

"Saya menyerukan kepada ormas-ormas Islam untuk tetap tenang dan profesional terhadap situasi yang kurang menyenangkan ini. Jangan bertindak di luar hukum dan menempuh cara-cara hukum demi persoalan yang kita hadapi ini," kata Yusril di markas HTI, Jalan Dr. Soepomo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juli 2017.

Sebagai kuasa hukum yang ditunjuk ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril akan mengajukan permohonan pengujian materi kepada MK, Senin pekan depan. Yusril mengajak ormas lainnya yang merasa dirugikan untuk bersama mengajukan gugatan.

"Ormas yang punya kepentingan yang hak-hak konstitusionalnya merasa dilanggar dengan perppu ini dapat mengajukan permohonan ke MK untuk memohon, katakanlah membatalkan sebagian atau seluruh dari ketentuan dalam perppu ini," imbau Yusril.

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik. (ut)
Komentar ...
News Update