BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Kamis | 13 Juli 2017 | 00:49:30 WIB

LIPUTAN KHUSUS

Dengan Disahkan Perppu oleh Pemerintah, Ormas Islam Lain dan Bahkan MUI Pun Bisa Dibubarkan

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Dengan Disahkan Perppu oleh Pemerintah, Ormas Islam Lain dan Bahkan MUI Pun Bisa Dibubarkan
BERITANUSANTARA.com,- Dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara subjektif tanpa terpenuhinya persyaratan "kegentingan yang memaksa", Ormas apapun termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dibubarkan.

"Bukan hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bisa saja Ormas-ormas Islam lain bahkan MUI pun menjadi target pembubaran," ujar Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesaia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan, Rabu (12/7/2017).

Karena dalam hal ini adalah ormas-ormas Islamlah yang vokal bersuara dalam Aksi Bela Islam 1-2-3. "Bahkan MUI sering dituduh fatwa-fatwanya meresahkan masyarakat di antaranya terkait Ahok, dll,” ujarnya.
Semenjak rangkaian Aksi Bela Islam, daya tawar politik Muslim semakin kuat, berbagai upaya dilakukan untuk menghadang bangkitnya politik Islam dimulai dari penggembosan dan penghadangan peserta aksi bela Islam 1-2-3, kemudian tuduhan makar, kriminalisasi ulama. “Kini pemerintah berupaya untuk membubarkan ormas Islam dengan tuduhan anti Pancasila, anti Kebhinekaan, UUD’45 dan tuduhan menimbulkan keresahan masyarakat," kata Chandra.

Makanya, lanjut Chandra, meski penerbitan Perppu hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu menjadi ranah publik karena akibat penerbitan Perpu oleh Presiden langsung mengikat warga negara dan menimbulkan akibat (implikatif) bagi warga negara. Sehingga persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu, Presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan Pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan.
Chandra juga menyatakan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kegentingan adalah keadaan yang krisis, keadaan yang genting dan keadaan yang gawat.  Sementara kondisi negara setelah reformasi tahun 1998 hingga saat ini keadaan negara normal-normal saja, tidak ada hal yang bersifat genting dan gawat.

"Jadi bukan kegentingan memaksa tetapi dipaksa genting, hal inilah yang kemudian masyarakat khawatirkan, Presiden atau pemerintah menggunakan tafsir kegentingan secara sepihak karena Perppu adalah hak prerogatif Presiden," tegasnya.

Apabila Presiden dengan mudahnya mengeluarkan Perppu secara jelas dan nyata akan menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum.

"Ini merupakan kediktatoran konstitusional sehingga sangat bertentangan dengan hakikat yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945," pungkasnya.

Target Pemerintah

Akhirnya keluar juga perppu pembubaran ORMAS Radikal

*Ini 6 Ormas Yang Harus dan siap Dibubarkan Pemerintah*

Alasan mengapa keenam ormas ini harus dibubarkan:

1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

HTI merupakan organisasi Islam yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. Dengan ini, HTI tidak mengakui keberadaan Pancasila. Sejumlah parade HTI di berbagai lokasi di Indonesia menunjukkan bahwa ormas ini telah makar terhadap pemerintah Republik Indonesia.

Dalam artikel berjudul “Pancasila” yang dirilis website HTI, Arief B Iskandar menyatakan bahwa memang HTI berupaya mewujudkan Khilafah. “Jika Anda adalah seorang muslim yang taat; yang menghendaki tegaknya Islam secara total dalam semua aspek kehidupan; yang menginginkan penerapan syariah secara kaffah, apalagi berjuang demi mewujudkan kembali Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.”

Pertanyaannya, bagaimana mungkin ormas yang jelas menentang sistem negara Indonesia dibiarkan merajalela dan merendahkan simbol-simbol negara ini?

2. Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)

Aliansi ini dibentuk atas dasar kebencian kepada madzhab Syiah yang menurut mereka adalah aliran yang berbahaya. Padahal Syiah sendiri merupakan madzhab yang diakui oleh Islam di dunia, salah satunya oleh Universitas Islam terkemuka, Al-Azhar. Namun ormas ini justru mengkafir-kafirkan madzhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat.

ANNAS merupakan ormas yang jelas bertentangan dengan UUD 45 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara. Aliansi ini pun membentuk kepengurusan di berbagai daerah untuk menangkal bahaya Syiah. Tentu saja apa yang dilakukan ANNAS ini jelas membuat perpecahan di tubuh Islam sendiri.

3. Jamaah Ansarut Tauhid (JAT)

Organisasi ini secara nyata mendukung ISIS dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Bahrun Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar Ba’asyir sendiri merupakan salah satu pemimpin dari organisasi radikal ini.

4. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Organisasi ini tidak jauh beda dari JAT, organisasi ini juga pimpinan Abu Bakar Ba’asyir. Bahkan teroris yang mati bunuh diri dalam bom Thamrin, Afif, merupakan anggota MMI. Sama seperti JAT, MMI pun juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.

5. Forum Umat Islam (FUI)

FUI memang bukan organisasi yang kerap didengar. Namun organisasi ini pun tak kalah radikalnya. Dalam perayaan Maulid Nabi dan Natal tahun lalu, FUI dikabarkan mengirimkaAn ancaman akan membubarkan acara tersebut (Jakarta Post). Ancaman ini ditebar dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya penyelanggara acara harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI.

6. Front Pembela Islam (FPI)

Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini memang sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. Dalam sejumlah demo, FPI sering melecehkan perorangan, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2014, FPI juga mengeluarkan maklumat mengenai ISIS yang mana pada poin 5 menyatakan bahwa Al-Qaeda dan ISIS harus bersatu untuk meneruskan perjuangan.

FPI juga sering melakukan aksi yang mengkhawatirkan. Baru-baru ini mereka melakukan sweeping di Taman Ismail Marzuki untuk memastikan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tidak hadir di Jakarta. Sebelumnya, Imam Besar FPI Rizieq Shihab melecehkan budaya sunda sampurasun menjadi campuracun.

Ormas-ormas di atas jelas bertentangan dengan prinsip yang ada di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Keenam ormas ini sama sekali tidak menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Justru sebaliknya, mereka menjunjung tinggi provokasi demi perpecahan seolah-olah ingin memindahkan konflik yang ada di Timur Tengah ke Indonesia.

Ormas-ormas radikal ini tentu melakukan kaderisasi secara radikal pula. Mengutip pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siradj bahwa pembiarakan terhadap radikalisme akan menumbuhsuburkan gerakan terorisme, maka bibit-bibit terorisme harus diberantas sejak dini tanpa pandang bulu.

Bahkan bisa jadi MUI pun akan dibubarkan oleh pemerintah.

Apakah kalian akan melakukan pembiaran terhadap radikalisme? Jika tidak, mari paraf petisi dibawah ini untuk mendesak pemerintah dan polisi agar membubarkan serta menindak ormas-ormas radikal sekaligus menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia anti radikalisme.


##########
Wahai kaum muslimin, mari rapatkan barisan, eratkan persatuan. Hari yang dinanti segera tiba. (dn)
Komentar ...
News Update
  • TNI AD Kembali Harumkan Indonesia di Kejuaraan AARM ASEAN

    OLAH RAGA | 25 November 2017 | 07:45 WIBJakarta - TNI Angkatan Darat (AD) kembali mengharumkan Indonesia yang ke 12 kalinya dalam ajang kejuaraan menembak di Tingkat Asean Aries Riffle meet (AARM) ke 27. Kehadiran 62 personil Kontingen
  • 17 Juta WNI Belum Punya e- KTP Akibat Kasus Korupsinya

    FOKUS PERISTIWA | 24 November 2017 | 08:10 WIBJakarta - Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 17 juta warga negara Indonesia yang belum mempunyai KTP-el. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengakui
  • Motivasi Pangkostrad Kepada Pelajar Al-Azhar

    GAYAHIDUP | 24 November 2017 | 08:03 WIBJakarta - Panglima Kostrad  Letjen TNI Edy Rahmayadi memberikan kuliah umum kepada sekitar 700 an mahasiswa dan pelajar Perguruan Islam Al Azhar yang bertema "Menyatukan Tekad untuk Bela Negara"
  • Demo Ojek Online Minta Area Khusus Menunggu Penumpang

    MEGAPOLITAN | 23 November 2017 | 08:55 WIBJakarta - Sopir Ojek Online meminta aplikator menyedikan area di sejumlah tempat strategis untuk menunggu penumpang. Hal itu guna menghindari beredarnya ojek online di pinggir jalan. "Seharusnya