BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Kamis | 07 September 2017 | 05:59:44 WIB

NASIONAL

Pernyataan Sikap Kuasa Hukum Terkait Polemik Kepengurusan ASPHURINDO

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Pernyataan Sikap Kuasa Hukum Terkait Polemik Kepengurusan ASPHURINDO
BERITANUSANTARA.com,- Jakarta, Kamis (7/9/17) Polemik terkait dualisme kepengurusan ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia) mulai menunjukan titik terang setelah melalui pernyataan tertulis, Kuasa Hukum Asphurindo kepada beritanusantara menyampaikan :

Bahwa kami Hanifah L. Nasution, S.H., LL.M., Fajri Yusuf Herman, S.H., M.H., Romy Tahrizi Amin, S.H., Mochamad Sentot Sedayu Aji, S.H., dan Nurul Habibah, SH, pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum AHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law, beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur Nomor 54 Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia atau dikenal dengan ASPHURINDO (selanjutnya disebut sebagai Klien Kami) hendak menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

Bahwa hingga saat ini Klien Kami adalah asosiasi/ perkumpulan yang sah dan konstitusional berdasarkan hasil Munas II ASPHURINDO di Hotel Royal Tulip, Bogor, tanggal 9 hingga11 Januari 2017 (selanjutnya disebut Munas II Bogor) dimana hasilnya telah di tuangkan dalam Akta No. 51, tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Zainudin, SH Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI No. AHU-0002733.AH.01.07.Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017, sehingga dapat kami tegaskan kembali bahwa tidak ada sama sekali dualisme kepemimpinan dalam ASPHURINDO selain kepemimpinan Bapak H. Syam Resfiadi yang terpilih secara sah, konstitusional dan tanpa catatan keberatan (maiderheits note) dalam Munas II Bogor;

Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Tim Formatur pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 15.00 WIB s/d selesai, bertempat di Kantor Sekretariat ASPHURINDO Jl. Casablanca No, 45 Lantai 3, Tebet Selatan, Jakarta 12870, Susunan Dewan Pengurus yang sah dan Konstitusional adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Syam Resfiadi
Anggota : H. Kadrie Hadi
Anggota : Syahrul Baharudin T, SE
Anggota : Adi Sopyan
Anggota : Ahmad Yani
Sekretaris Jenderal : H. Agus Sofyan
Wasekjen : Wawan Setiawan
Bendahara Umum : Ny. Christ Maharani Handayani
Wakil Bendahara : Ny. Lies Purnamawati

Bahwa hingga saat ini, Klien Kami masih berdomisili tetap di Jl. Casablanca No. 45 Lantai 3, Tebet, Jakarta Selatan 12870;

Bahwa terkait dengan pengakuan pihak-pihak yang mengatasnamakan ASPHURINDO versi MUNASLUB, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017, maka Klien Kami dengan ini hendak menyatakan secara tegas, bahwa MUNASLUB yang diadakan tersebut adalah MUNASLUB yang in-konstitusional, karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Jo Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga ASPHURINDO.

Oleh karenanya terhadap tindakan pihak-pihak yang dahulu terdaftar sebagai anggota ASPHURINDO sebagaimana tersebut diatas, Klien Kami telah mengeluarkan tindakan Surat Pemberhentian kepada Pihak-Pihak yang bersangkutan, karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga jo Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (4) Kode Etik Organisasi ASPHURINDO;

Selanjutnya untuk menjadi perhatian masyarakat (khususnya calon jemaah haji, umroh dan in-bound), Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI, dan pihak-pihak terkait lainnya, maka untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Klien Kami, saat ini kami telah melakukan berbagai upaya hukum sebagai berikut:

Upaya Hukum Perdata: Bahwa terhadap gugatan pihak-pihak yang mengatasnamakan ASPHURINDO versi MUNASLUB terhadap Klien Kami yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara : 217/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel, Majelis Hakim melalui putusan No: 217/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel, tertanggal 5 Juli 2017, telah menolak pokok perkara gugatan pihak-pihak yang mengatasnamakan ASPHURINDO versi MUNASLUB dan menerima eksepsi Klien Kami. Atas putusan mana, pihak-pihak yang mengatasnamakan ASPHURINDO versi MUNASLUB tersebut, tidak melakukan upaya banding, sehinga demi hukum putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisjde), sejak tanggal 19 Juli 2017;

Upaya Hukum Pidana: Bahwa terhadap tindakan pihak-pihak yang mengatasnamakan ASPHURINDO versi MUNASLUB, kami telah melaporkan yang bersangkutan kepada Kepolisian Daerah Metropolitan DKI Jakarta, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Polisi No.: LP/1747/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 8 April 2017. Atas laporan mana penyidik perkara aquo, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No: B/1994/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 19 Juni 2017 dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No: B/8909/VI/2017/Datro, tanggal 19 Juni 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 telah dimulai penyidikan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2017 di Kantor Notaris Masdar Lira, SH di Bekasi dan Bank Syariah Mandiri, Jatinegara, Jakarta Timur;

Upaya Hukum Tata Usaha Negara: Bahwa terkait dengan terbitnya SK Menkumham RI sq Dirjen AHU No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017 tentang pengesahan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi, kami telah mengajukan gugatan TUN di PTUN Jakarta, sebagaimana terdaftar dengan perkara No. 73/G/2017/PTUN-JKT tertanggal ------. Atas perkara mana, Majelis Hakim TUN, dalam putusannya No. 73/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2017 menyatakan menolak gugatan Klien Kami. Selanjutnya terhadap putusan tersebut, Klien Kami telah mengajukan upaya hukum banding, sehingga perkara tersebut belum dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Demikian realease ini kami sampaikan kepada masyarakat (khususnya calon jemaah haji, umroh dan in-bound), Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk menjadi perhatian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Untuk dan atas nama
Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
News Update